Akses layanan kanker yang belum merata masih menjadi tantangan bagi masyarakat di Papua Barat Daya. Kondisi geografis yang luas, keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, serta fasilitas pelayanan yang belum sepenuhnya tersedia menyebabkan sebagian pasien harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan kanker yang sesuai standar.

Sebagai upaya mendekatkan layanan kanker kepada masyarakat, RS Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan enam rumah sakit jejaring dalam kegiatan Regional Meeting of the Cancer Care Network Hospitals in Provinsi Papua Barat Daya pada Senin, 8 Juni 2026 di Sorong.

Direktur Utama RS Kanker Dharmais, dr. Eniarti, M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA, mengatakan bahwa penguatan layanan kanker di Papua Barat Daya merupakan bagian dari upaya memperluas akses pelayanan kanker yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia.

“Papua Barat Daya sebagai provinsi baru menghadapi tantangan besar dalam menyediakan akses pelayanan kanker yang merata, cepat, dan berkualitas. Tantangan geografis dan keterbatasan sarana sering kali membuat pasien harus dirujuk jauh ke luar daerah untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai standar,” ujarnya.

Melalui program pengampuan, RS Kanker Dharmais akan mengampu enam rumah sakit jejaring, yaitu RSUD Kabupaten Sorong, RSUD Sele Be Solu Kota Sorong, RSUD Raja Ampat, RSUD Scholoo Keyen Sorong Selatan, RSUD Kelas D Pratama Kabupaten Tambrauw, dan RSUD Pratama Maybrat.

Menurutnya, pengampuan bukan berarti rumah sakit pengampu mengajarkan rumah sakit jejaring, melainkan proses belajar dan bertumbuh bersama untuk memetakan kebutuhan, memperkuat kapasitas layanan, serta membangun sistem pelayanan kanker yang sesuai dengan kondisi daerah.

“Kita ingin memastikan masyarakat di Papua Barat Daya dapat memperoleh pelayanan kanker yang cepat, tepat, dan sesuai standar tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke luar pulau,” kata dr. Eniarti.

Sebagai tindak lanjut, tim pengampu akan melakukan visitasi ke rumah sakit jejaring untuk menilai kesiapan layanan, kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga sistem rujukan. Pendampingan juga akan dilakukan melalui program proctorship, mentoring, dan magang secara berkelanjutan.

Target yang ingin dicapai adalah membantu rumah sakit jejaring secara bertahap mencapai standar Strata Madya, yaitu kemampuan menyelenggarakan layanan terapi sistemik atau kemoterapi secara mandiri bagi pasien dewasa. Dengan demikian, semakin banyak pasien kanker yang dapat memperoleh layanan pengobatan di daerahnya sendiri tanpa harus dirujuk ke kota besar.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya, dr. Jan Pieter E.A. Kambu, Sp. OG, Subsp., F.E.R menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan dan RS Kanker Dharmais atas komitmen mendampingi pengembangan layanan kanker di wilayah tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan tenaga kesehatan, sarana prasarana, dan pembiayaan kesehatan. Saat ini provinsi tersebut masih membutuhkan puluhan dokter spesialis dan ratusan dokter umum untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

“Saat ini di Provinsi Papua Barat Daya, dari hitungan kita masih kekurangan sekitar 83 lagi dokter spesialis yang sesuai dengan seluruh bidang yang dibutuhkan. Kemudian, kalau untuk dokter umum kira-kira sekitar 300 yang kita masih butuhkan. Itu menunjukkan bahwa kita dari sisi sumber daya manusia memang masih kurang, baik itu kurang atau jumlah dan kemampuan,” tambahnya.

Menurut dr. Jan, keberhasilan pengembangan layanan kanker tidak hanya bergantung pada ketersediaan alat kesehatan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan sistem pelayanan yang terintegrasi.

“Tujuan utama transformasi layanan kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan. Karena itu, setiap rumah sakit perlu memetakan kemampuan dan kebutuhannya agar pengembangan layanan kanker dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” terangnya.

Melalui kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, RS Kanker Dharmais, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit jejaring, diharapkan masyarakat Papua Barat Daya dapat memperoleh akses layanan kanker yang lebih dekat, cepat, dan berkualitas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan layanan kanker yang merata serta meningkatkan peluang deteksi dini dan keberhasilan pengobatan bagi masyarakat di Tanah Papua.